Kritik Anies Baswedan terhadap Praktik Bagi?bagi Jabatan Pemerintahan

Pada 8 Oktober 2025 lalu , di Ballroom Hotel UTC, Semarang saat acara Dialog Kebangsaan Gerakan Rakyat Jawa Tengah, Anies Baswedan melontarkan kritik tajam terhadap praktik pengisian jabatan publik di pemerintahan saat ini. Ia menyebut bahwa jabatan publik sudah terlalu sering diperlakukan sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan, bukan sebagai amanah publik berdasarkan kompetensi. 

Menurut Anies, “jabatan dipandang sebagai pendapatan. Jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan.” detikcom Di balik layar: menurut dia, banyak kebijakan lahir dari mekanisme tertutup, keputusan politik, dan relasi kekuasaan bukan berdasarkan integritas, kapasitas, dan kebutuhan publik. 

Kritik Terhadap Kultur Transaksional dan “Jabatan sebagai Komoditas”

Anies menyatakan bahwa sejak lama, sebagian pejabat dan elit politik memperlakukan jabatan sebagai pintu masuk untuk privilege, kekuasaan, dan keuntungan pribadi bukan sebagai sarana melayani rakyat. 

Hal ini, menurutnya, membuat sistem birokrasi kehilangan kredibilitas. Ketika pejabat dipilih bukan karena kapasitas atau rekam jejak, melainkan karena kedekatan politik atau patronase, maka pelayanan publik bisa terabaikan. Kebijakan bisa disusun dengan motif yang salah: untuk menguntungkan kelompok tertentu, bukan mengutamakan kepentingan rakyat secara adil.

Anies juga menyoroti bahwa banyak kebijakan  terutama yang strategis atau sensitif  sering muncul tiba-tiba, tanpa proses transparan, tanpa keterbukaan data, dan tanpa partisipasi publik. Ia menegaskan bahwa praktik seperti ini harus dihentikan.

Seruan untuk Mengembalikan Integritas, Transparansi, dan Meritokrasi

Sebagai solusi, Anies menyerukan agar pemerintahan kembali berpegang pada tiga pilar fundamental: integritas, transparansi, dan meritokrasi. 

Integritas — agar pejabat publik bertindak berdasarkan nilai moral dan komitmen terhadap pelayanan rakyat, bukan keuntungan pribadi.

Transparansi — setiap proses penunjukan jabatan, pengambilan kebijakan, dan implementasi harus terbuka; data dan mekanisme harus bisa diakses publik agar ada akuntabilitas.

Meritokrasi — jabatan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi, track record, dan kapabilitas — bukan karena koneksi politik, relasi kekuasaan, atau faktor nepotisme. 

Anies memperingatkan bahwa tanpa prinsip-prinsip ini, birokrasi dan pemerintahan akan terus terpuruk — dan publiklah yang dirugikan. 

Respons & Dampak: Polemik dan Perdebatan

Pernyataan Anies segera memicu reaksi dari beberapa pihak. Misalnya, Partai Gerindra menanggapi dengan mengatakan bahwa setiap presiden memiliki kebijakan berbeda dalam menyusun kabinet, dan bahwa pengisian jabatan merupakan hak prerogatif presiden. 

Sementara itu, kritik tajam dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga muncul — mereka menyinggung bahwa Anies sendiri pernah membentuk struktur seperti TGUPP ketika memerintah di DKI Jakarta, sehingga tuduhan “titip-titipan jabatan” dianggap hanya sebagai retorika politis. 

Meski demikian, pernyataan Anies ini berhasil menarik perhatian publik luas — memunculkan diskusi soal transparansi birokrasi, keadilan sosial, dan pentingnya meritokrasi bagi kualitas pemerintahan di Indonesia.

Mengapa Ini Penting: Implikasi bagi Demokrasi & Pelayanan Publik

Kritik Anies datang pada saat sistem birokrasi dan pemerintahan di Indonesia tengah mendapat sorotan — dengan banyaknya tudingan nepotisme, korupsi, dan kekuasaan berbasis koneksi. Dengan menyerukan integritas, transparansi, dan meritokrasi, Anies mencoba mengangkat isu struktural: bahwa pembangunan tidak cukup hanya soal infrastruktur atau program, tetapi dasar moral dan tata kelola pemerintahan harus dibenahi.

Jika dikawal dengan serius, perubahan ini bisa membantu membangun birokrasi yang benar-benar melayani rakyat — di mana jabatan bukan sebagai reward politik, melainkan tanggung jawab publik. Ini juga menandakan tekanan moral terhadap elit politik dan pejabat: bahwa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, sorotan publik terhadap isu ini bisa memperkuat kontrol sosial: rakyat bisa menuntut keterbukaan, menyoroti kebijakan yang opak, dan menolak praktik transaksional dalam birokrasi.

Kritik Anies Baswedan pada 8 Oktober 2025 di Semarang bukan sekadar retorika politik. Ia menegaskan bahwa pemerintahan di Indonesia harus berakar pada nilai: integritas, transparansi, dan meritokrasi.

Dengan menyuarakan bahwa banyak jabatan publik sekarang diberikan karena koneksi dan kekuasaan — bukan kompetensi — Anies menantang status quo birokrasi. Ia menyerukan agar jabatan publik kembali menjadi amanah untuk rakyat, bukan komoditas bagi elit.

Respons dari Partai Gerindra dan PSI menunjukkan bahwa pandangan ini memantik perdebatan serius. Namun, pentingnya diskusi ini tak bisa dipandang remeh — karena menyentuh fondasi tata kelola negara dan masa depan demokrasi di Indonesia.